SAMARINDA – Kalimantan kembali menghadapi tantangan iklim yang serius di tahun 2026. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih awal dengan intensitas yang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Bagi masyarakat di wilayah hulu, terutama komunitas adat dan petani kecil yang selama ini didampingi oleh Yayasan Kawal Borneo, kondisi ini bukanlah sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan mata pencaharian dan ketahanan pangan.
Di tengah potensi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat, Yayasan Kawal Borneo menekankan bahwa upaya mitigasi tidak boleh hanya bersifat reaktif. "Kita harus bergeser dari sekadar pemadaman api menjadi penguatan ketahanan ekosistem dari tingkat tapak," ujar perwakilan Yayasan Kawal Borneo.
Mengedepankan Perhutanan Sosial sebagai Solusi
Kawal Borneo percaya bahwa kunci utama ketahanan lingkungan di Kalimantan terletak pada pengakuan akses dan kendali masyarakat atas wilayah kelolanya melalui skema Perhutanan Sosial. Dengan memberikan akses legal kepada masyarakat, mereka memiliki motivasi dan kapasitas untuk menjaga hutan secara mandiri, yang secara langsung berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penahan suhu saat kemarau panjang.
Beberapa langkah strategis yang didorong oleh Yayasan Kawal Borneo di tahun 2026 meliputi:
- Optimalisasi Pertanian Berkelanjutan: Mendorong petani untuk menerapkan teknik budidaya yang hemat air dan tidak mengandalkan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan baru.
- Penguatan Kelembagaan Desa: Memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam manajemen sumber daya air dan mitigasi bencana kebakaran hutan berbasis kearifan lokal.
- Solidaritas Para Pihak: Menggalang kemitraan lintas sektor—baik pemerintah, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil—untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak justru merusak ruang hidup masyarakat adat.
Peringatan Bagi Sektor Ekstraktif
Di sisi lain, Kawal Borneo menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan pengelola lahan. Mengingat tren karhutla yang masih sering berulang di area konsesi korporasi, yayasan ini mendesak pemerintah untuk melakukan audit lingkungan yang transparan dan penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi.
"Kalimantan adalah rumah bagi kita semua. Pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin kesejahteraan rakyat masa kini dan generasi mendatang," tutup pernyataan tersebut.
Kawal Borneo berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat di Kutai Barat, Kutai Timur, dan wilayah lainnya di Kalimantan, memastikan bahwa setiap inisiatif pelestarian SDA membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat marginal yang berada di garda terdepan penjaga hutan.