KUTAI BARAT – Mengubah pola pikir masyarakat dari ketergantungan pada ekstraksi sumber daya alam skala besar menuju pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi fokus utama program pemberdayaan Yayasan Kawal Borneo di tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata menciptakan kemandirian ekonomi desa yang tetap menjaga kelestarian hutan Kalimantan.
Di Desa Long Iram, misalnya, Kawal Borneo kini mendampingi kelompok tani hutan dalam mengolah potensi lokal seperti madu hutan, rotan, dan tanaman obat menjadi produk bernilai tambah tinggi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memberikan insentif ekonomi bagi mereka untuk menjaga tutupan hutan di wilayahnya.
Nilai Lebih dari Ekonomi Hijau
Menurut tim ahli Kawal Borneo, pengembangan produk turunan dari hutan memiliki beberapa dampak positif yang signifikan:
- Stabilitas Ekonomi Keluarga: Diversifikasi pendapatan warga membuat mereka tidak lagi bergantung pada satu sektor yang berisiko merusak lingkungan.
- Konservasi Berbasis Manfaat: Ketika hutan memberikan hasil ekonomi berkelanjutan, masyarakat akan secara alami menjadi garda terdepan untuk mencegah perambahan dan alih fungsi lahan.
- Pasar yang Lebih Luas: Dengan sentuhan desain kemasan, manajemen kualitas, dan pemasaran digital, produk asli dari masyarakat desa di Kalimantan kini mulai merambah pasar di luar daerah, bahkan menembus pasar nasional.
Tantangan dan Harapan
Meski potensi sangat besar, Kawal Borneo mencatat bahwa akses terhadap permodalan dan teknologi pengolahan masih menjadi kendala utama bagi masyarakat di pedalaman.
"Kami terus mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta untuk lebih proaktif dalam memberikan dukungan pendampingan teknologi dan akses pasar bagi produk-produk komunitas. Ini adalah bentuk investasi masa depan bagi Kalimantan," ungkap koordinator program Kawal Borneo.
Melalui pendekatan "Belajar Bersama Masyarakat", Kawal Borneo berkomitmen untuk terus memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM lokal. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak lagi menjadi penonton di tanah sendiri, melainkan pelaku utama dalam mengelola kekayaan alam secara bijak dan bermartabat.